Apresiasi Pemerintah Terhadap Kontribusi Anak Bangsa

Apresiasi Pemerintah Terhadap Kontribusi Anak Bangsa

Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Bahan pangan kebutuhan pokok hasil dari pertanian seperti beras, sayur-sayuran, umbi-umbian dan lain sebagainya merupakan salah satu kebutuhan primer bagi masyarakat yang harus terpenuhi dalam kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi covid 19. Hal ini membuat usaha perdagangan bahan pokok menjadi salah satu sektor yang bertahan bahkan semakin melonjak permintaannya ditengah pandemi.

Banyak perusahaan tutup karena covid

Namun, seiring pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberikan belum lama ini, maka kondisi itu tak memburuk. Bahkan, tak sedikit investor menawarkan kerjasama mendirikan pabrik di Banten. “Info penerimaan kerja masih lumayan, tapi untuk sektor farmasi dan kimia,” ucapnya. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin mengungkapkan pedagang dan pembeli wajib menunjukkan sertifikat atau kartu vaksin Covid-19 sebelum masuk ke pasar. Dia menambahkan, pihaknya bakal mencabut izin usaha perusahaan yang tetap menghiraukan peraturan PPKM Darurat tersebut. Bisnis.com, JAKARTA – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta menutup sementara 103 perusahaan yang ketahuan melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Sedangkan, perusahaan dapat melakukan PHK dampak Covid-19 dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur Pasal 164 ayat UU No.13 Tahun 2003. Sejauh ini, pemerintah masih berupaya mencari cara agar perekonomian Indonesia kembali bangkit seperti sedia kala. Selain itu, usaha untuk mencegah penularan Covid-19 juga tetap dipantau. Masyarakat tetap dihimbau selalu mematuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya. Dampak Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang industri rumahan.

Benny menyebut 48,8% UMKM harus tutup sementara karena pendapatannya anjlok, sedangkan 37,9% penjualannya turun lebih dari 30%. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan Benny Soetrisno mengatakan keputusan merumahkan atau PHK pekerja merupakan efek dari merosotnya omzet selama pandemi virus Corona. “Banyak warga kami yang terpaksa kehilangan pekerjaannya akibat wabah Covid-19. Bantuan ini sangat dibutuhkan bagi mereka yang di PHK oleh perusahaannya,” ucapnya.

Menurut perusahaan, pemerintah federal dan provinsi tidak memperpanjang investasi yang dibutuhkan dalam layanan bus antar kota. Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan degree situasi pandemi. “Perusahaan yang ditutup karena melanggar ketentuan kapasitas 25 persen dan ada yang ditemukan kasus Covid-19,” kata Andri saat dihubungi, Selasa, 12 Januari 2021.

Tentunya PHK ini dapat berjalan mulai mediasi di Disnaker, dan berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial . Namun katakanlah pekerja menang hingga di PHI, bahkan tingkat Mahkamah Agung, jika perusahaan tidak memiliki kemampuan finansial untuk dapat membayar pekerja tersebut, lalu untuk apa? Di sisi lain perusahaan tentu juga habis tenaga dan uang untuk mengurus proses tersebut. Dari Putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan, PHK dengan alasan Lomba HK efisiensi itu konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Jadi alasan Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi harus dengan syarat perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Namun, perusahaan harus membuktikan terlebih dahulu upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan perusahaan sebelum PHK dengan alasan efisiensi.

Bahkan Menkeu Sri Mulyani menyatakan ada 5 juta lebih pekerja ter PHK. Keenam, diperlukan kebijakan yang cukup komprehensif terkait penyatuan beberapa jaminan sosial bagi pekerja, baik terkait pendidikan dan kesehatan, termasuk program untuk masa pandemi yang lebih persisten. Meski demikian, katanya, banyak pula yang belum merasakan bantuan pemerintah di tengah pandemi ini, yakni 41,18 persen. Hal itu menandakan pemerintah perlu bergerak membantu perusahaan yang sebagian besar merasakan dampak pandemi tersebut. Bambang Satrio menambahkan setelah pandemi, keterampilan teknologi paling dibutuhkan, antara lain terkait penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, dan penguasaan teknologi industri untuk diversifikasi produk. Implikasinya, baik bagi pihak pemerintah dan swasta perlu menyediakan pendidikan dan keterampilan yang sarat dengan penguasaan teknologi.

Comments are closed.